Dasar Hukum MPP
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Ayo Berinvestasi Di Morowali - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali telah menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di Kabupaten Morowali.
Nukrah, S.T., M.Si.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Morowali
Maklumat pelayanan, adalah salah satu poin penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika merujuk pada Pasal 22 Ayat (1) UU Pelayanan Publik, mengamanahkan penyelenggara untuk menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan, yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan"
Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
Aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh DPMPTSP yang di tujukan untuk pelayanan aduan dan IKM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
PTSP Room merupakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh DPMPTSP yang ditujukan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan secara daring untuk perizinan daerah yang tidak diakomodir dalam sistem OSS RBA.
Aplikasi antrian online merupakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh DPMPTSP yang ditujukan untuk memanajemen antrian pelayanan pada gerai-gerai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Morowali.
Sistem informasi geografis online merupakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri oleh DPMPTSP yang ditujukan untuk menampilkan potensi di Kabupaten Morowali secara spasial, sehingga dapat memberikan penyajian yang dinamis kepada masyarakat.
Dalam rangka mendukung pelayanan prima agar terwujud pelayanan yang baik, cepat, bersih serta transparan bebas dari KKN perlu adanya lembaga pengaduan masyarakat yang terkait dengan pengurusan perizinan dan nonperizinan. Silahkan klik tombol [Buat Aduan] di bawah untuk memasukkan pengaduan anda ke system kami.